Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP
yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada
Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014.
Latar belakang
Salah satu janji kampanye Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi menteri dengan mitra koalisi. Hal ini dikontraskan dengan koalisi pesaingnya Prabowo Subianto.
Ia juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip "lelang jabatan" yang
sebelumnya ia terapkan dalam menyeleksi pejabat camat dan lurah.
Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang
berasal dari partai politik, karena ada juga orang partai yang
profesional.
Pada Juli 2014, tim transisi Jokowi-JK meluncurkan halaman Kabinet
Alternatif Usulan Rakyat, dimana rakyat bisa mengusulkan dan memilih
calon-calon menteri melalui Google Docs.
Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Jokowi mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada
Jokowi. Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK, dan Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut.
