DEPOK – Sejumlah menteri di Kabinet Kerja belakangan
ini menjadi sorotan karena keputusan yang kontroversial. Banyak pula
menteri yang dinilai tidak tepat bahkan membuat Presiden Joko Widodo
(Jokowi) kecolongan menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) soal
kenaikan tunjangan DP mobil pejabat.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Ikhsan Darmawan mengatakan, nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang paling menjadi sorotan. Mulai keputusan pemberian remisi bagi koruptor, hingga keluarnya SK Partai Golkar.
Ikhsan menilai, kursi Menkumham adalah kursi strategis yang identik
dengan partai penguasa dan jika di reshuffle, tetap akan ditempati kader
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Tergantung bagaimana Yasonna di PDIP sendiri, dia ada di kelompok
mana, kuat atau enggak. Kursinya sepertinya tetap buat PDIP, tergantung
personalnya diganti atau enggak. Itu semua tergantung pada Megawati.
Kursi Menkumham adalah kursi penting terkait pendaftaran partai penting
ke depan,” katanya di Kampus UI, Depok, Rabu (8/4/2015).
Ikhsan mengungkapkan, bisa saja Yasonna disetir oleh berbagai
kepentingan pengelompokan kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi
Merah Putih (KIH).
“Mau enggak mau jadi lakukan banyak hal yang sebenarnya sangat politis,” tegasnya.
Belum lagi menteri lainnya yang dinilai kurang menguasai bidang. Di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kelapa Bappenas, Andrinof Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemanusiaan dan Kebudayaan, Puan Maharani.
“Menteri–menterinya Jokowi banyak hal menurut saya enggak tepat sih. Itu bagaimana Presiden rekrut orang di dalamnya. Seperti Luhut rekrut orang ekonomi semua. Ada orang luar ekonomi, administrasi, tata negara, hukum juga, harusnya tugas sendiri–sendiri, banyak hal–hal kecil yang penting. Seperti Perpres kecolongan itu enggak akan terjadi karena tidak hanya melibatkan satu disiplin ilmu saja,” ungkapnya.
Kemudian, Andi Wijayanto dan Pratikno, sambung Ikhsan juga tidak memahami mengenai tata negara.
“Tak tepat bidangnya, di satu sisi misalnya, ada kalimat membatalkan Perpres dibatalkan dengan Perppu itu kan aneh. Sehingga enggak paham hukum tata negara. Andi Wijayanto memang latar belakangnya HI (Hubungan Internasional) atau militer. Ia seharusnya bisa rekrut tim lain yang lebih paham. Begitupun Pratikno. Enggak bisa asal tapi sesuai kebutuhan. Bisa jadi kena reshuffle. Supaya enggak main–main urusan kenegaraan, apakah kesalahan non administratif atau menurunkan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Jika mau objektif, lanjutnya, nama Andrinof Chaniago dan Puan Maharani juga bisa kena reshuffle.
“Bang Andrinof kebanyakan jalan–jalannya, Puan juga bisa,” tandasnya.
“Mau enggak mau jadi lakukan banyak hal yang sebenarnya sangat politis,” tegasnya.
Belum lagi menteri lainnya yang dinilai kurang menguasai bidang. Di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kelapa Bappenas, Andrinof Chaniago, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto dan Menteri Koordinator Bidang Kemanusiaan dan Kebudayaan, Puan Maharani.
“Menteri–menterinya Jokowi banyak hal menurut saya enggak tepat sih. Itu bagaimana Presiden rekrut orang di dalamnya. Seperti Luhut rekrut orang ekonomi semua. Ada orang luar ekonomi, administrasi, tata negara, hukum juga, harusnya tugas sendiri–sendiri, banyak hal–hal kecil yang penting. Seperti Perpres kecolongan itu enggak akan terjadi karena tidak hanya melibatkan satu disiplin ilmu saja,” ungkapnya.
Kemudian, Andi Wijayanto dan Pratikno, sambung Ikhsan juga tidak memahami mengenai tata negara.
“Tak tepat bidangnya, di satu sisi misalnya, ada kalimat membatalkan Perpres dibatalkan dengan Perppu itu kan aneh. Sehingga enggak paham hukum tata negara. Andi Wijayanto memang latar belakangnya HI (Hubungan Internasional) atau militer. Ia seharusnya bisa rekrut tim lain yang lebih paham. Begitupun Pratikno. Enggak bisa asal tapi sesuai kebutuhan. Bisa jadi kena reshuffle. Supaya enggak main–main urusan kenegaraan, apakah kesalahan non administratif atau menurunkan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Jika mau objektif, lanjutnya, nama Andrinof Chaniago dan Puan Maharani juga bisa kena reshuffle.
“Bang Andrinof kebanyakan jalan–jalannya, Puan juga bisa,” tandasnya.
