Profil dan Biografi Surya Chandra Capim KPK

Penasehat Senior, Tata Pemerintahan Keadilan dan (Hukum) Lingkungan

Sebelum bergabung dengan Kemitraan, Laode Muhamad Syarif merupakan Spesialis Pendidikan dan Pelatihan pada Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia yang didanai oleh USAID. Selain mengajar di Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin di Makassar, ia juga perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

 

Syarif juga merupakan anggota aktif dari Akademi Hukum Lingkungan IUCN dan salah satu anggota komite IUCN dalam bidang pengajaran dan pengembangan kapasitas. Selama 10 tahun terakhir ia telah terlibat dalam berbagai proyek penelitian serta menerbitkan dua buku dan beberapa artikel dan makalah konferensi dengan topik mulai dari polusi udara, perubahan iklim, kehutanan, perikanan, dan isu-isu keanekaragaman hayati. Dia memiliki gelar sarjana hukum dari Universitas Hasanuddin, LL.M dari Queensland University of Technology, Brisbane, dan Ph.D dalam hukum lingkungan hidup internasional dari Universitas of Sydney.

 

Walaupun hukum lingkungan hidup merupakan gairah utamanya, ia memiliki pengalaman luas dalam reformasi peradilan dan isu-isu yang berkaitan dengan korupsi di Indonesia.

Pendidikan Surya Chandra

 

Surya Tjandra

LLM

S1-Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok. S2-Master of Laws the University of Warwick, UK.

Metode Penelitian Hukum, Hukum Perburuhan

Biografi dan Profil Surya Chandra Capim KPK, Ahok: Dia Aktivis Hidupnya Pas-pasan

Ahok mengenal Surya sebagai sosok pembela pekerja dalam memenuhi kesejahteraan

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) senang Direktur Trade Union Rights Centre yang juga dosen hukum Unika Atmajaya Surya Chandra lolos ke delapan calon pimpinan KPK.
"Ya minimal yang aku rekomendasi masuk akal. Saya belum ngomong saja (ke Surya), aku belum kontak dia, ada berapa SMS yang masuk aku belum lihat," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Ahok mengenal Surya sebagai sosok pembela pekerja dalam memenuhi kesejahteraan. Menurut Ahok, Surya merupakan orang yang konsisten membela rakyat kecil.
"Dia konsisten bela buruh, bela BPJS, terus dia aktivis hidupnya pas-pasan, dan sudah lama jadi aktivis masih naik (mobil) Suzuki Jimny yang tua, padahal aktivis yang lain udah naik Alphard," kata Ahok.
Hari ini, delapan nama calon pimpinan KPK diserahkan pansel ke Presiden Joko Widodo. Mereka dibagi menjadi empat) kategori, yang berkaitan dengan pencegahan; penindakan; manajemen; dan yang berkaitan dengan supervisi, koordinasi, dan monitoring.
Pertama yang berkaitan dengan pencegahan: Saut Situmorang, ini Staf Ahli Kepala BIN; dan Surya Chandra, ini Direktur Trade Union Rights Centre dan Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya.
Kedua yang berkaitan dengan penindakan: Alexander Marwatta, Hakim Adhoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan Basaria Panjaitan, Widyaiswara Madya Sespimti Polri.
Ketiga yang berkaitan dengan manajemen: Agus Rahardjo, mantan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah); dan Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK.
Keempat yang berkaitan dengan Supervisi, Koordinasi, dan Monitoring: Johan Budi Sapto Pribowo, Plt Pimpinan KPK; dan Laode Muhamad Syarif, Rektor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Senior Adviser Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Pengamat: Ini Kedua Kalinya Jokowi Abaikan KPK dan PPATK

Pengamat: Ini Kedua Kalinya Jokowi Abaikan KPK dan PPATK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik, Ray Rangkuti, menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK untuk melakukan penelusuran rekam jejak saat memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri.

Menurut Ray, pemilihan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden ke DPR mengabaikan asas transparansi dan partisipasi dalam rekrutmen setiap pejabat pada jabatan-jabatan pemerintah.LIHAT BIOGRAFI KAPOLRI BARU
Ini kali kedua Jokowi melakukan hal yang sama mengabaikan KPK dan PPATK, setelah sebelumnya Jaksa Agung.

Kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Minggu (11/1/2015), Ray mengatakan pengabaian dua prinsip ini akan melahirkan pejabat-pejabat publik yang akan mengandalkan kedekatan-kedekatan personal dari pada aksebtabilitas, kapasitas dan semangat menjunjung kepentingan bangsa.

"Pejabat yang dipilih karena kedekatan personal akan melahirkan kompetisi asal bapak senang," kritiknya atas pencalonan tunggal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Karena dua prinsip itu diabaikan, kata dia pula, maka peran KPK dan PPATK pun terpinggirkan. Khususnya terkait dengan upaya menelisik sumber kekayaan calon pejabat negara.

Dan menurutnya, hal ini menjadi tidak konsisten. Karena Jokowi meminta KPK melakukan penelisikan kekayaan calon menteri tapi tidak melakukan hal yang sama untuk jaksa agung dan calon kapolri.

"Padahal, salah satu isu besar yang menimpa jajaran kepolisian di akhir-akhir ini adalah adanya dugaan kepemilikan rekening gendut beberapa petinggi polisi. Dan hingga sekarang, penyelesaian isu ini kurang transparan," tuturnya.

"Budi Gunawan sendiri adalah salah satu nama yabg dikait-kaitkan dengan isu ini. Maka pengajuan tunggal Budi Gunawan sebaga calon kapolri tanpa terlebih dahulu Jokowi menjawab kebenaran atau kepalsuan isu yang berkembang itu akan dapat menimbulkan keraguan atas komitmen Jokowi pada upaya pemberantasan korupsi," tandasnya kemudian.

Selain itu kata Ray, Pengajuan tunggal dan secara diam-diam ini juga meluputkan kita semua dari kerangka program yang akan dibuat --setidaknya dalam 5 tahun ke depan.

Padahal, seperti diketahui, institusi kepolisian adalah salah satu institusi yang paling lambat beradaptasi dengan kultur demokrasi. Alih-alih ikut serta membangun sebuah iklim demokrasi dan reformasi yang kuat, polri malah menjadi seperti lembaga yang angkuh dan menjadi institusi yang seperti tidak tersentuh.

"Inilah tantangan utama kapolri baru. Tapi dengan pengajuan tunggal apakah tantangan-tantangan ini akan menjadi fokus perbaikan calon kapolri," demikian tanya Ray.