DPR Tantang Menteri Susi Wujudkan Swasembada Garam 2015

DPR Tantang Menteri Susi Wujudkan Swasembada Garam 2015

Konsumsi garam nasional pada 2014 capai 3,8 juta ton.

Pekerja memanen garam di pegaraman Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim (ANTARA FOTO/Saiful Bahri)

VIVAnews - Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempercepat realisasi swasembada garam di tahun 2015 harus didukung basis konsep yang memadai dan strategi implementasi yang aplikatif.

Anggota DPR RI Komisi IV, Rofi Munawar, menuturkan, mengingat selama ini gagalnya swasembada garam terjadi karena lemahnya manajemen produksi dan tata niaga garam yang tidak transparan.

Pemerintah menargetkan swasembada garam RI tercapai pada 2017. Meski begitu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tetap ingin swasembada garam tercapai tahun 2015 ini.

Dia menilai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus dilakukan dengan seksama dalam realisasi program swasembada garam, sebelum secara tergesa-gesa membuat target.

"KKP harus menjelaskan roadmap swasembada garam yang sedang disusun saat ini, serta bagaimana proses implementasi dan teknis koordinasi multisektor yang akan dilaksanakan. Di sisi lain dalam tata niaga, importasi garam yang selama ini dilakukan harus dibuka secara transparan dalam proses maupun peruntukannya,” kata Rofi, seperti dikutip dalam keterangan persnya, Minggu 11 Januari 2015.  

Anggota parlemen dari Jawa Timur ini mengingatkan, jika pemerintah serius, tentu semuanya bisa terealisasi dan tercapai dengan baik. Namun, apa yang tergambar dalam tiga bulan terakhir masih menunjukkan bahwa proses koordinasi dan komunikasi antarkementerian masih buruk.

Menurutnya, Susi ingin swasembada garam akhir 2015, namun keinginan tersebut bertolak belakang dengan roadmap garam yang dibuat KKP dengan Kementerian Perdagangan bahwa swasembada garam baru dapat dilakukan pada 2017.

Dia memaparkan, berdasarkan data dari KKP sepanjang tahun 2014, konsumsi garam nasional mencapai 3,8 juta ton. Dengan capaian produksi garam nasional sebanyak 2,2 juta ton, selama ini kepemilikan lahan garam rakyat hanya seluas 0,27 hektare per orang dengan produktivitas garam rakyat sekitar 80-90 ton per hektare per musim.

Adapun saat ini total kebutuhan garam industri nasional yang mencapai hampir 1,8 juta ton diimpor dari Australia, Tiongkok, Eropa, dan negara lainnya.

Rofi menjelaskan, langkah penting yang harus diambil pemerintah adalah penguatan dari sisi para petani garam lokal, dengan bantuan inovasi teknologi tepat guna dan manajemen tata kelola.

Selain itu, di dalam proses tata niga, pemerintah harus serius menekan harga garam dengan memaksimalkan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga dan proaktif untuk menyerap langsung garam dari para petani.

“Pemerintah harus memberikan kepastian kesejahteraan yang jelas untuk para petani garam, agar kemampuan produksinya terus meningkat. Memangkas mafia importasi agar tata niaga sehat,” tegas Rofi.

Dia menambahkan, swasembada garam harus memberikan dampak langsung kepada petani lokal, bukan hanya target pencapaian produksi pemerintah semata. (one)

Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014.

Latar belakang

Salah satu janji kampanye Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi menteri dengan mitra koalisi. Hal ini dikontraskan dengan koalisi pesaingnya Prabowo Subianto. Ia juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip "lelang jabatan" yang sebelumnya ia terapkan dalam menyeleksi pejabat camat dan lurah. Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang berasal dari partai politik, karena ada juga orang partai yang profesional.  Pada Juli 2014, tim transisi Jokowi-JK meluncurkan halaman Kabinet Alternatif Usulan Rakyat, dimana rakyat bisa mengusulkan dan memilih calon-calon menteri melalui Google Docs.

Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Jokowi mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Jokowi. Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK, dan Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut.

Anggota Kabinet Kerja

Menteri

Berikut adalah menteri Kabinet Kerja:

No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri Koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		Tedjo Edhy Purdijatno	27 Oktober 2014	Petahana
2	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		Sofyan Djalil	27 Oktober 2014	Petahana
3	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman		Indroyono Soesilo	27 Oktober 2014	Petahana
4	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Puan Maharani	27 Oktober 2014	Petahana
5	Menteri Sekretaris Negara		Pratikno	27 Oktober 2014	Petahana
6	Menteri Dalam Negeri		Tjahjo Kumolo	27 Oktober 2014	Petahana
7	Menteri Luar Negeri		Retno Lestari Priansari Marsudi	27 Oktober 2014	Petahana
8	Menteri Pertahanan		Ryamizard Ryacudu	27 Oktober 2014	Petahana
9	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia		Yasonna Laoly	27 Oktober 2014	Petahana
10	Menteri Keuangan		Bambang Brodjonegoro	27 Oktober 2014	Petahana
11	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral		Sudirman Said	27 Oktober 2014	Petahana
12	Menteri Perindustrian		Saleh Husin	27 Oktober 2014	Petahana
13	Menteri Perdagangan		Rachmat Gobel	27 Oktober 2014	Petahana
14	Menteri Pertanian		Amran Sulaiman	27 Oktober 2014	Petahana
15	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Siti Nurbaya Bakar	27 Oktober 2014	Petahana
16	Menteri Perhubungan		Ignasius Jonan	27 Oktober 2014	Petahana
17	Menteri Kelautan dan Perikanan		Susi Pudjiastuti	27 Oktober 2014	Petahana
18	Menteri Ketenagakerjaan		Hanif Dhakiri	27 Oktober 2014	Petahana
19	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tinggal dan Transmigrasi		Marwan Ja'far	27 Oktober 2014	Petahana
20	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Basuki Hadimuljono	27 Oktober 2014	Petahana
21	Menteri Kesehatan		Nila Moeloek	27 Oktober 2014	Petahana
22	Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah		Anies Baswedan	27 Oktober 2014	Petahana
23	Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi		Muhammad Nasir	27 Oktober 2014	Petahana
24	Menteri Sosial		Khofifah Indar Parawansa	27 Oktober 2014	Petahana
25	Menteri Agama		Lukman Hakim Saifuddin	27 Oktober 2014	Petahana
26	Menteri Pariwisata		Arief Yahya	27 Oktober 2014	Petahana
27	Menteri Komunikasi dan Informatika		Rudiantara	27 Oktober 2014	Petahana
28	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		AA Puspayoga	27 Oktober 2014	Petahana
29	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Yohana Yembise	27 Oktober 2014	Petahana
30	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Yuddy Chrisnandi	27 Oktober 2014	Petahana
31	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional		Andrinof Chaniago	27 Oktober 2014	Petahana
32	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional		Ferry Mursyidan Baldan	27 Oktober 2014	Petahana
33	Menteri Badan Usaha Milik Negara		Rini Soemarno	27 Oktober 2014	Petahana
34	Menteri Pemuda dan Olahraga		Imam Nahrawi	27 Oktober 2014	Petahana